Breaking News:

Virus Corona

PKS Tolak Ide Bikin RS Khusus untuk Pejabat, Alasannya Ini

Salah satu politisi yang melontarkan penolakan atas ide tersebut adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. 

ist
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN dr Rosaline Rumaseuw agar pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat menuai kritik dari berbagai pihak. 

Salah satu politisi yang melontarkan penolakan atas ide tersebut adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. 

Mardani mengatakan, justru wakil rakyat atau pejabatlah yang wajib berkorban demi rakyat dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini kita yang dapat amanah mengurus rakyat wajib berkorban untuk rakyat," ujar Mardani, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021). 

Mardani justru menegaskan seharusnya rumah sakit di Tanah Air tidak membeda-bedakan pasiennya. Dengan kata lain, semua pasien harus diperlakukan sama. 

Baca juga: PAN : Usulan Pemerintah Bangun RS Khusus Pejabat yang Disampaikan dr Rosaline Rumaseuw Sikap Pribadi

Anggota Komisi II DPR RI itu lantas meminta Indonesia untuk meniru Thailand. Menurutnya rumah sakit di Thailand memperlakukan semua pasien sama. 

Baca juga: KPPU: Harga Oksigen di DKI Jakarta Melambung hingga 900 Persen

"Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama. Berkualitas dan terjangkau," ungkap Mardani.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Wasekjen DPP PAN dr. Rosaline Rumaseuw tekait usulan rumah sakit khusus pejabat itu disampaikan saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021).

Rosaline menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif Covid-19. Namun para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.

"Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih," kata Rosaline.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya."

"Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk," sambungnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved