Breaking News:

Virus Corona

Kebijakan Jual Vaksin ke Masyarakat Bisa Jadi Bumerang Upaya Ciptakan Herd Immunity

Amin meminta program vaksinasi berbayar agar dibatalkan, karena bisa menjadi bumerang bagi rencana mendapatkan kekebalan kelompok lewat vaksinasi.

Tribunnews/Herudin
Pendonor sukarela mendonorkan darahnya melalui Unit Tranfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021). PMI DKI Jakarta menyatakan bahwa selama bulan Ramadan di tengah pandemi Covid-19, jumlah pasokan darah dari pendonor sukarela mencapai 100-200 kantong darah per hari dan jumlah tersebut menurun drastis dibanding kondisi normal yang bisa mencapai 1.000-2.000 kantong darah per hari. Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak berpendapat, rencana program vaksinasi berbayar berpotensi menjadi bumerang bagi upaya bersama untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Upaya percepatan vaksinasi dengan target capaian 70 persen dari warga negara, agar tercipta kekebalan komunal, sangat tergantung pada kesadaran dan animo masyarakat untuk divaksin.

"Pemberian vaksin secara gratis untuk rakyat, selain bentuk tanggung jawab negara bagi keselamatan warganya, juga untuk memperbesar animo masyarakat agar mau divaksin," kata Amin kepada wartawan, Selasa (13/7/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan Desember 2020 sudah menyatakan  pemberian vaksin dipastikan gratis untuk masyarakat. Hal yang paling mendasar dan harus digarisbawahi adalah vaksinasi itu gratis.

Baca juga: Rumah Sakit Penuh, Kompleks DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Covid, Politisi Golkar Bilang Begini

Dalam perkembangannya memang dibuka peluang pihak swasta atau perusahaan menyediakan vaksin sendiri yang diberikan gartis kepada karyawan dan keluarganya.

Baca juga: Program Vaksinasi Berbayar Ditunda, Menkes: Dimulai Jika Vaksinasi Gratis Berjalan Masif

Jadi, vaksinasi gotong royong adalah bentuk komitmen swasta atau korporasi untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi.

Baca juga: Epidemiolog: Herd Imunity Tak Bisa Jadi Alasan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berbayar

Program vaksinasi Gotong Royong bukanlah bantuan komersial, melainkan upaya swasta untuk mempercepat vaksinasi dengan membiayai sendiri pengadaan dan menyuntikkan vaksin kepada pekerja dan keluarganya.

"Adalah menjadi aneh dan inkonsistensi kebijakan jika kemudian Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 19 tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes No. 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi," ujar Amin Ak.

Dalam Permenkes 19 Tahun 2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved