Breaking News:

Virus Corona

Kebijakan Jual Vaksin ke Masyarakat Bisa Jadi Bumerang Upaya Ciptakan Herd Immunity

Amin meminta program vaksinasi berbayar agar dibatalkan, karena bisa menjadi bumerang bagi rencana mendapatkan kekebalan kelompok lewat vaksinasi.

Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Herudin
Pendonor sukarela mendonorkan darahnya melalui Unit Tranfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021). PMI DKI Jakarta menyatakan bahwa selama bulan Ramadan di tengah pandemi Covid-19, jumlah pasokan darah dari pendonor sukarela mencapai 100-200 kantong darah per hari dan jumlah tersebut menurun drastis dibanding kondisi normal yang bisa mencapai 1.000-2.000 kantong darah per hari. Tribunnews/Herudin 

"Sudah semestinya kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan kemudian memunculkan aturan vaksin berbayar. Kadin sebelumnya mengklaim bahwa lebih dari 28.000 perusahaan tertarik dengan program vaksinasi yang dibiayai swasta dan diberikan gratis untuk karyawan dan keluarganya," imbuhnya.

Baca juga: Kisah Haru Mahasiswa Program Dokter Spesialis Unair Meninggal oleh Covid-19, Susul Ayah Hadap Ilahi

Kalaupun kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Kimia Farma mau bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperbanyak vaksin gotong royong, maka konteksnya harus tetap memberikan layanan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Kisah Penangkapan Dokter Lois karena Dianggap Sebar Hoaks Soal Covid-19

Dalam hal ini biaya vaksin maupun layanan vaksinasinya merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab swasta atau korporasi.

Amin meminta program vaksinasi berbayar agar dibatalkan, karena bisa menjadi bumerang bagi rencana pemerintah mencapai kekebalan kelompok lewat vaksinasi.

Amin juga berharap perluasaan distribusi vaksin melalui apotek swasta tidak menjadi hal yang kontraproduktif.

Banyak masyarakat di daerah tertentu yang kesulitan mengakses vaksin gratis, apalagi distribusi vaksin masih bersifat Jawa-sentris.

Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan rinci tentang distribusi vaksin swasta agar tidak hanya orang yang memiliki uang saja yang mampu mengaksesnya.

"Akan jauh lebih baik jika jejaring apotik Kimia Farma yang tersebar luas di seluruh Indonesia dapat memfasilitasi vaksin gratis untuk masyarakat guna mempercepat dan mempermudah rakyat mengakses program vaksinasi," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved