Breaking News:

Virus Corona

Tolak Sanksi Pidana, Tina Toon Usul Pelanggaran Masker Dihukum Jadi PPSU

Ia menilai sanksi denda tak elok diberlakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah.

Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Agustina Hermanto atau yang karab disapa Tina Toon. Foto ini diambil sebelum pandemi. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Agustina Hermanto alias Tina Toon mengusulkan pelanggaran bermasker tetap dikenai sanksi kerja sosial namun dengan durasi lebih lama.

Sebagai contoh, mereka yang melanggar protokol kesehatan secara berulang dapat dikenai sanksi menjadi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sementara tanpa dibayar.

Hal ini ia sampaikan menanggapi pencantuman sanksi denda pidana pada revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Mungkin ke depannya, sanksi denda atau kerja sosial. Sekarang kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misalnya, jadi petugas PPSU sementara, seperti itu, tanpa dibayar karena kesalahan berulang, misal tidak memakai masker dan lain - lain," kata Tina kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Vaksin Anak Penting Dilakukan untuk Memutuskan Rantai Penularan

Menurutnya sanksi tersebut lebih baik ketimbang menjatuhi pidana penjara dan denda Rp500 ribu bagi masyarakat yang melanggar penggunaan masker secara berulang.

Ia menilai sanksi denda tak elok diberlakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah. Dia pun meminta Pemprov DKI mengkaji ulang usulan revisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum. Saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan," ujarnya.

"Mohon dikaji kembali," sambung dia.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved