Breaking News:

Didukung 3 Universitas Terkemuka, Pemerintah Upayakan Indonesia Dapat Produksi Laptop Sendiri

Pemerintah akan mulai mengupayakan Indonesia dapat memproduksi Laptop sendiri dengan nama Laptop 'Merah Putih'.

pixabay.com/Free-Photos
Ilustrasi Laptop (pixabay.com/Free-Photos) 

TRIBUNNEWS.COM - Tahun ini, pemerintah akan mulai mengupayakan Indonesia dapat memproduksi laptop sendiri dengan nama Laptop 'Merah Putih'.

Hal ini dilakukan demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendididkan yang disiarkan virtual di YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (22/7/2021).

Luhut mengatakan, saat ini tiga perguruan tinggi tengah merancang dan mengembangkan komponen TIK dalam negeri beserta industrinya.

Baca juga: Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Baca juga: Dirjen Pendidikan Vokasi Tawarkan Konsep Link and Match kepada Industri

Ketiga perguruan tinggi yang dimaksud adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bahkan, ketiga Institusi pendidikan tinggi ini bahkan telah membentuk konsorsium.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendididkan (Tangkap Layar Youtube Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI Kamis (22/7/2021)).

Selain itu, mereka juga tengah dan menjalin kerja sama dengan industri TIK dalam negeri untuk memproduksi laptop yang akan diberi nama 'Merah Putih' dengan merek industri Dikti Edu.

"Laptop produksi dalam negeri sudah dibuat ITB, ITS, dan UGM bekerja sama untuk membentuk konsorsium, memproduksi produk tablet dan laptop Merah Putih dengan merek Dikti Edu," jelas Luhut.

Hal ini dilakukan juga atas dasar Undang-undang No 3 Tahun 2014  tentang Perindustrian, PP no 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, PP No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, termasuk juga surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP No 1 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Sistem Pembelajaran yang Adaptif dan Sinergis Perlu untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh  

Hal ini dilakukan pemerintah, tak lain untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN) khususnya untuk sektor pendidikan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved