Breaking News:

Sidang Tahunan MPR RI Tanggal 16 Agustus 2021 Bakal Dilaksanakan Secara Luring dan Daring

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 tetap digelar pada 16 Agustus 2021.

MPR RI
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 tetap digelar pada 16 Agustus 2021.

Sehingga rakyat tetap bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Namun, mengingat kondisi pandemi Covid-19, Bamsoet mengatakan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI akan kembali digelar secara luring dan daring, sebagaimana telah dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020.

Nantinya Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 akan diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek Majelis pada Senin 16 Agustus 2021, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Adapun jumlah undangan mencapai 1.013 orang.

Sebanyak 57 di antaranya mendapatkan undangan untuk hadir secara fisik, sedangkan 956 undangan lainnya hadir secara virtual.

Baca juga: Ketua MPR Merespon Isu Lonjakan Kasus, Pencegahan, dan Kondisi Nakes Hadapi Situasi Darurat Pandemi

"Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh pimpinan MPR RI dan sepuluh Ketua Fraksi MPR RI/Kelompok DPD, lima pimpinan DPR RI dan sembilan Ketua Fraksi DPR RI, empat pimpinan DPD RI dan empat perwakilan sub wilayah DPD RI. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, empat Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua MUI sebagai Pembaca Doa," ujar Bamsoet, usai Rapat Pimpinan MPR RI mempersiapkan Sidang Tahunan MPR RI, di Komplek Majelis, Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Bamsoet menjelaskan, undangan hadir virtual antara lain ditujukan untuk tiga mantan Presiden RI, empat mantan Wakil Presiden RI, dua mantan Ketua MPR RI, empat mantan Ketua DPR RI, dan empat mantan Ketua DPD RI.

Baca juga: Ketua MPR Ajak Mahasiswa Kaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

Kemudian juga untuk 540 anggota DPR RI, 124 anggota DPD RI, 103 Duta Besar/perwakilan negara sahabat, delapan pimpinan BPK RI, sembilan jajaran Mahkamah Agung, tujuh jajaran Mahkamah Konstitusi, enam jajaran Komisi Yudisial, dan 34 Gubernur se-Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved