Breaking News:

Virus Corona

Soal Relasi Moeldoko dan Produsen Obat Terapi Covid-19, Indeks 98: ICW Cuma Cocokologi

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talaohu menilai ICW telah menebar keresahan publik lewat pernyataan tersebut.

istimewa
Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talaohu bersama Presiden Jokowi 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko punya relasi dengan produsen obat Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talaohu menilai ICW telah menebar keresahan publik lewat pernyataan tersebut.

Apalagi kata Wahab, argumentasi ICW hanya berasal dari logika cocokologi semata, tanpa didasari fakta, bukti, dan kaidah penelitian ilmiah.

Baca juga: Respons ICW Sikapi Rencana Moeldoko Ambil Langkah Hukum Terkait Tudingan Soal Bisnis Obat Ivermectin

"ICW jangan jadi lembaga penebar keresahan publik. Karena argumentasi yang katanya dari hasil penelitian ternyata hanya logika cocoklogi saja. Sebab tidak berdasar fakta, tidak punya alat bukti dan telah melanggar kaidah-kaidah penelitian ilmiah," kata Wahab saat dikonfirmasi, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, keterkaitan produsen obat Ivermectin dengan keluarga Moeldoko terkesan dipaksakan. ICW dinilai hanya membangun narasi kausalitas berdasarkan asal cocok fakta dan data.

"ICW justru lebih percaya pada sumber yang salah karena tidak merujuk pada dokumen hukum. Harusnya merujuk pada sumber primer yaitu dokumen yang punya kekuatan dan keabsahan hukum seperti akta perusahaan," sambung Wahab.

Baca juga: Moeldoko Jawab Tudingan ICW Soal Keterlibatan Anaknya dalam Bisnis Obat Ivermectin: Tuduhan Ngawur

Tokoh aktivis '98 ini juga mengungkap kejanggalan tuduhan ICW yakni soal hubungan kerja sama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang di ketuai oleh Moeldoko dan PT Noorpay Perkasa untuk ekspor beras.

Kata Wahab, ICW semestinya dapat membedakan antara organisasi bisnis dengan organisasi petani. Mengingat HKTI didirikan sebagai wadah membangun kemandirian dan kedaulatan petani Indonesia.

Sehingga menurutnya tak ada satu poin pun dalam AD/ART HKTI yang menyatakan soal bisnis, jual beli atau ekspor beras.

Halaman
1234
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved