Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Hukuman Djoko Tjandra dan Pinangki Dipotong, Ini Jawaban Ketua KPK Firli Bahuri

Namun, ia mengklaim hal tersebut tidak dalam penanganan perkara Djoko Tjandra oleh Kejagung maupun kepolisian.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Djoko Tjandra 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan supervisi lembaga antirasuah terhadap kasus Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari telah selesai begitu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini menanggapi pertanyaan soal langkah KPK dalam kasus Djoko Tjandra. Diketahui, Pinangki dan Djoko Tjandra disunat hukumannya di tingkat banding.

"Supervisi KPK terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi kasus Djoko Tjandra telah selesai, saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan," kata Firli lewat keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Pinangki Divonis Ringan, ICW Berikan Gelar Piagam Hukum Negara Dagelan kepada Jaksa Agung

Menurut Firli, KPK bisa melakukan langkah jauh melebihi supervisi apabila penanganan perkara berlaru-larut, tidak selesai, tidak mengungkap pelaku sesungguhnya, membuat perkara berpotensi tidak selesai, dan penanganan perkara terhambat karena melibatkan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

Namun, ia mengklaim hal tersebut tidak dalam penanganan perkara Djoko Tjandra oleh Kejagung maupun kepolisian.

Baca juga: MA Kuatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Memvonis Djoko Tjandra 2,5 Tahun Penjara

"Kenyataannya tidak terjadi," kata Firli.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, apabila perkara sudah masuk pengadilan, proses persidangannya merupakan kewenangan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Menurut dia, jika dalam proses persidangan terdapat hal-hal yang diduga mencederai rasa keadilan, maka masyarakat dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Hakim dan atau Komisi Yudisial.

"Jika terdapat pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang memerlukan tindak lanjut penanganan perkara lain seperti pelaku turut serta, maka penuntut umum yang bertugas dipersidangan tersebut wajib melaporkan kepada atasannya untuk dimintakan perintah tindak lanjutnya," kata dia.

Baca juga: Djoko Tjandra Terbukti Suap 2 Jenderal dan Jaksa Pinangki, Permohonan JC Juga Ditolak Hakim

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved