Breaking News:

Polri Pertanyakan Kominfo soal Temuan Pinjol Ilegal Bisa Registrasi Ribuan SIM Card Pakai 1 NIK KTP

Dalam kasus ini, polisi menangkap total 8 orang sebagai tersangka yang memiliki peran berbeda-beda.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Mabes Polri mengelar barang bukti dan tersangka pinjaman online dengan mengunakan aplikasi RpCepat di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021). Polisi menangkap 5 orang dan mengejar 2 DPO WNA yang diduga sebagai otaknya. Selain menahan ribuat sim car dari berbagai operator selurer dan berbagai alat eletronika untuk menjalankan aksi pinjaman online ilegal. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika mempertanyakan pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) soal peminjaman online (Pinjol) bisa registrasi ribuan SIM Card hanya dengan 1 NIK KTP.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu alasan menjamurnya pinjol ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Dari pengungkapan ini, setidaknya ada beberapa stakeholder yang perlu ada kita tingkatkan kerja samanya, pertama adalah dengan kementerian kominfo. Karena fakta dari ribuan SIM card tersebut itu sudah teregistrasi, sudah teregistrasi," kata Helmy dalam jumpa pers virtual di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Polri Ungkap Pelaku Pinjol Ilegal Fitnah Korban Bandar Narkoba Hingga Sebar Foto Tak Senonoh

Helmy menyebutkan akan mengklarifikasi ihwal alasan ribuan SIM card bisa teregistrasi pada satu NIK KTP.

Padahal aturannya, satu NIK KTP hanya bisa teregistrasi di dua nomor SIM Card.

"Artinya kita ingin mengetahui, mengapa sudah bisa teregistrasi, karena yang umum diketahui bersama, registrasi satu kartu perdana itu mengunakan NIK dan maksimal kalau tidak salah dua kartu. Kalau ribuan seperti ini perlu didalami dari kominfo dan dukcapil," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menelusuri alur keuangan dari pinjaman online ilegal tersebut.

"Dari alur keuangannya juga akan kita lakukan pendalaman, karena ternyata pembayaran cicilan dan sebagainya itu menggunakan virtual account. Sehingga di sini kita juga koordinasi dengan APIP untuk bisa sama-sama ke depan kalau ada peristiwa seperti ini bisa saling mengisi dan melengkapi, dan sebagainya," ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi untuk dapat menutup timbulnya pinjol ilegal baru.

Halaman
123
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved