Breaking News:

Pengamat Soal Gubernur Sumsel Disebut 'King of Kelakar' oleh Mahasiswa: Itu Bukan Kritik Konstruktif

"Ini lebih jadi alat politik kelompok politik tertentu untuk kepentingan menjatuhkan nama baik kepala daerah," kata Arief kepada wartawan.

Odi Aria Saputra/Sripoku.com
Gubernur Sumsel Herman Deru. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik asal Sumatera Selatan Muhammad Arief menilai julukan “King of Kelakar” yang disematkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tridinanti Palembang (UTP) kepada Gubernur Sumsel Herman Heru dinilai bukan sebagai kritik, apalagi masukan yang konstruktif.

"Ini lebih jadi alat politik kelompok politik tertentu untuk kepentingan menjatuhkan nama baik kepala daerah," kata Arief kepada wartawan, Minggu (1/8/2021).

Bahkan menurut alumnus Universitas Sriwijaya itu, hal tersebut dipandang sebagai gerakan mengekor, ikut-ikutan, ingin dibilang keren meniru BEM UI yang menyasar Presiden Jokowi.

"Padahal track record gerakan mahasiswa di universitas tersebut nyaris tak ditemukan baik melalui googling ataupun kisah tutur dari para aktivis di Sumsel," tambahnya.

Baca juga: Kapolri Apresiasi Peran Aktif Mahasiswa Akselerasi Vaksinasi Covid-19

Lebih jauh, Arief mengatakan meme yang dibuat oleh mereka yang mengaku sebagai utusan resmi BEM UTP itu tidak ada korelasinya.

"Ini menunjukan mereka tidak menguasai materi, tidak membaca isunya secara detail. Banyak logical fallacy dalam meme yang disebut sebagai dasar menjuluki gubernur sebagai King of Kelakar," katanya.

Arief menjelaskan sejumlah tuduhan yang disematkan oleh BEM Universitas Tridinanti tersebut yang menurutnya bukti logical fallacy.

Pertama terkait usulan Herman Deru mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1-4.

"Kalau kemudian di Sumsel ada 4 daerah yang diputuskan pemerintah pusat masuk dalam kategori PPKM Level 4, lalu di mana nyambungnya tuduhan BEM UTP itu? Justru anak-anak itu harusnya bangga bahwa masukan gubernur mereka didengar presiden sehingga sebutan PPKM darurat ditiadakan dan diganti dengan pelevelan. Bahwa ada empat daerah, salah satunya Kabupaten Muba yang dipimpin Dodi Alex Noerdin masuk ke PPKM level 4, ya itu harus diurus. Kepala daerah setempat harus bekerja keras bagaimana menurunkan levelnya,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved