Breaking News:

Virus Corona

Anggota DPR Nilai Wajar PPKM Diperpanjang Karena Penularan Covid-19 Masih Mengancam

Presiden Jokowi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilaksanakan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas gabungan memberhentikan pengendara yang melanggar protokol kesehatan untuk mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/8/2021). Dalam sidang tersebut, hakim tunggal menjatuhkan Rp 100 ribu per orang yang terbukti melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker saat pemberlakuan PPKM Level 4. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, Presiden Jokowi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilaksanakan.

Seperti yang disampaikan, terdapat penurunan orang yang terpapar Covid, tingkat hunian rumah sakit turun dan orang yang sembuh bertambah. Dan yang meninggal dunia semakin sedikit.

"Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah," kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (3/8/2021).

Ketua Fraksi PAN ini juga menilai wajar kalau perpanjangan pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan.

Baca juga: Keluhan PKL soal PPKM: Baru Kali ini Pemasukan Pagi hingga Sore Hanya Rp 7000 Saja

Setidaknya, untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak mengahadiri dan membuat kerumunan. Penularan harus dihindari dan diantisipasi.

"Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan," imbuhnya.

Namun demikian, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan.

Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat.

Selain itu, perpanjangan ini harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.

"Adalah fakta bahwa kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi," kata Saleh.

"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan ppkm harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," tambahnya.

Ia juga meminta agar pemerintah dituntut untuk memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan.

Sebab, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

"Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," jelas Wakil Ketua MKD ini.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved