Breaking News:

Luncurkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021, Pemerintah Lanjutkan Program RANHAM

Program RANHAM telah dilaksanakan tanpa henti oleh pemerintah sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998.

Istimewa
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan penyusunan RANHAM generasi V telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan berbagai pihak. 

"RANHAM juga dirumuskan berdasarkan sejumlah masukan dan rekomendasi badan-badan HAM PBB yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia," kata Yasonna dalam sambutannya, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, penilaian RANHAM tidak hanya pada aspek administrasi melainkan juga substansi pencapaian aksi.

"RANHAM generasi V ini juga mendorong agar capaian pelaksanaan aksi HAM bertujuan kepada outcome, bukan lagi aspek administrasi saja, sehingga manfaat RANHAM dapat benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Menkumham berharap RANHAM pada tahun 2021-2025 dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: Eks Menkumham Tak Kagum Saat Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun, Ungkap Kasus Serupa yang Pernah Terjadi

Sehingga, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari implementasi RANHAM.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga memberikan sambutan pada kegiatan ini menyatakan bahwa RANHAM telah menjadi tolok ukur tidak hanya bagi pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM.

"Perlu digarisbawahi bahwa RANHAM merupakan acuan bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan aksi HAM ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh level pemerintahan eksekutif," kata Tito.

Mendagri mencatat pelaksanaan RANHAM telah memberikan capaian positif dalam pemajuan HAM di daerah.

Baca juga: Kemenkumham Salurkan 46.614 Paket Bantuan Sosial Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Dua di antaranya yaitu meningkatnya pemahaman terkait HAM di kalangan aparat pemerintah daerah dan terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah daerah.

"Karena itu, saya mendorong para kepala daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ditugaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan," ujar Tito.

Halaman
123
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved