Breaking News:

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Kuasa Hukum Rizieq Apresiasi Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Dalam Perkara Kerumunan

Kubu Rizieq apresiasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam perkara kerumunan.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dalam sidang putusan atau vonis di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menguatkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur perkara kerumunan orang di Megamendung dan Petamburan.

Pernyataan itu diutarakan oleh Ketua tim Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, yang sebenarnya berharap majelis hakim tingkat banding pada PT DKI Jakarta dapat membebaskan Rizieq.

"Walaupun harapan kami kan bebas. Tapi kami tetap mengapresiasi terhadap putusan majelis hakim PT DKI," ujar Sugito saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/8/2021).

Baca juga: Ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Terkait Banding Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan Megamendung

Akan tetapi, Sugito masih menyayangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur terhadap Rizieq Shihab dengan hukuman pidana penjara 8 bulan untuk kasus kerumunan di Petamburan.

Padahal kata dia, saat itu keluarga dari Rizieq Shihab bersama panitia acara penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW telah membayar denda atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi.

"Berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya beliau (Rizieq Shihab) bebas, karena pelanggaran protokol kesehatan. Kan sudah membayar denda," kata Sugito.

"Kalau kita bicara substansi hukum, harusnya bebas (tidak dipidana penjara)," ucapnya.

Baca juga: Setelah Malioboro dan Bandung Selatan, Kini Giliran Warga Puncak Bogor yang Kibarkan Bendera Putih

Tak hanya itu, kata Sugito jika perkara yang menjerat Rizieq ini merupakan kasus kejahatan, maka seharusnya siapapun yang melanggar protokol kesehatan juga harus mendapat hukuman yang sama.

Dirinya menilai ada ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Jakarta Timur terkait perkara tersebut.

"Tapi kalau ini sebuah kejahatan bagian dari tindak pidana, siapapun yang melanggar prokes harus diproses secara hukum," tukas Sugito.

Halaman
12
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved