Warna Cat Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Ali Ngabalin: Tak Ada Hak Paten Orang Kuasai Satu Warna

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menanggapi beragam kritik yang diberikan publik atas pengecatan pesawat kepresidenen RI.

Editor: Daryono
Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin punya jabatan di KKP 

TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menanggapi beragam kritik yang diberikan publik atas pengecatan pesawat kepresidenen Republik Indonesia.

Ngabalin mengatakan pesawat kepresidenan sudah tujuh tahun digunakan.

Untuk itu sudah sewajarnya pesawat kepresidenan mendapat perawatan demi keselamatan, termasuk dengan mengganti warna catnya.

"Pesawat kepresidenan itu sudah tujuh tahun, harus ada perawatan-perawatan besar, harus diperiksa, karena untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden RI, kemudian dicat juga," kata Ngabalin dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Warna Pesawat Kepresidenan RI Dipersoalkan, Ali Ngabalin: Ada yang Sakit Perut

Diketahui sebelumnya pesawat kepresidenan berwarna biru putih, kemudian sekarang di cat kembali dengan warna merah putih.

Pengecatan pesawat kepresidenan tersebut kemudian menuai banyak komentar dan kritik dari sejumlah pihak.

Ngabalin pun menilai kritik yang diberikan justru terkesan mempolitisasi keputusan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut Ngabalin menegaskan tidak ada hak paten bagi seseorang untuk menguasai satu warna.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Jadi Polemik, Kasetpres: Sudah Direncanakan Sejak 2019

Ia mempertanyakan juga mengapa warna pesawat kepresidenan kini menjadi persoalan hingga dibawa-bawa ke presiden.

"Tidak ada hak paten orang dalam menguasai suatu warna. Kok warna jadi persoalan, warna jadi dibawa-bawa ke Presiden, kenapa Presiden bikin merah putih? betul-betul kampungan banget sih lo," tegasnya.

Ngabalin menjelaskan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan tersebut telah ditetapkan pemerintah dalam APBN tahun 2019, atau sebelum pandemi Covid-19.

"Anggarannya dari APBN tahun 2019, sehingga alokasi anggaran itu dipakai. Kenapa baru sekarang? Kalau ditetapkan tahun 2019, dan proyek pelaksanaanya dikaitkan dengan masalah covid."

"Saya ingatkan anda bahwa di seluruh kementerian lembaga, khusus di sekretariat negara dan istana, terjadi refocusing anggarannya itu bukan sekali dua kali, dan ratusan miliar," tuturnya.

Baca juga: Polemik Cat Pesawat Kepresidenan Dinilai Tidak Substantif Karena yang Dipersoalkan Warnanya

Sudah Direncanakan Sejak Sebelum Pandemi

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved