Breaking News:

Virus Corona

Menteri Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Percepat Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah mendorong seluruh daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Penulis: Bambang Ismoyo
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. Menteri Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Percepat Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendorong seluruh daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19, sangat bergantung pada kecepatan penyerapan anggaran PEN yang disalurkan oleh Pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: CSIS, Apresiasi Airlangga Hartarto Sukses Bawa RI Keluar Dari Resesi

Baca juga: Krisis Kesehatan Masih Jadi Fokus Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

“Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan Pemerintah daerah,” sambungnya.

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN senilai Rp744,75 triliun pada tahun 2021, dan juga telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar 780,48 Triliun.

Namun sayangnya, dana TKDD tersebut baru terealisasi sebesar Rp373,86 triliun atau 47,9 persen dari total alokasi.

Airlangga kembali juga mengatakan, Pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan ini menurut Airlangga untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, serta memulihkan perekonomian dari dampak Covid-19

Regulasi ini juga merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja,” pungkas Airlangga.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved