Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Polemik TWK Pegawai KPK Sebaiknya Dihentikan, Selesaikan Lewat Jalur Hukum

Dia menilai keputusan kelulusan pada proses TWK adalah bentuk keputusan tata usaha negara.

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo KPK. 

Sejauh ini, dia menilai, KPK telah melaksanakan fungsi sesuai prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Lembaga KPK sebagai lembaga ujung tombak pemberantasan korupsi sudah memenuhi prinsip penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 11 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Baca juga: Nilai Ambang Batas dan Materi TWK, TIU dan TKP Ujian SKD CPNS Tahun 2021

Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini," kata perwakilan pegawai nonaktif KPK Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

"Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," imbuh Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif itu.

Tags
KPK
TWK
PTUN
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved