Breaking News:

Virus Corona

Sejak Pandemi Covid-19 Polri Tangani 131 Kasus Penyelewengan Bansos, 57 Kasus Dihentikan

Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan pihak kepolisian telah menerima 131 kasus penyelewengan bantuan sosial

PUSPEN TNI/Puspen TNI
Ilustrasi: Aksi peduli kembali dilakukan oleh personel Bakamla Zona Maritim Tengah. Dengan menggunakan unsur RHIB 87-09, personel berpakaian dinas lapangan warna abu-abu itu membagikan paket bansos kepada masyarakat dan nelayan di tengah laut Perairan Manado, Selasa (24/8/2021). Tidak hanya yang ditemui di pesisir pantai, namun kegiatan bagi-bagi bansos ini sampai ke nelayan yang sedang berlayar. (TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan pihak kepolisian telah menerima 131 kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) sejak 2020.

Dikatakannya, 13 kasus masih dalam proses penyidikan, sementara 35 kasus masih dalam penyelidikan. Sejumlah kasus lainnya juga ada yang dihentikan maupun dilimpahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Kemudian dari informasi yang kita terima, ada 57 kasus yang kita hentikan penyelidikannya, dan kita limpahkan ke APIP, ada 26 kasus," ujar Agus di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Mensos Risma Kaget Dapat Laporan Penyelewengan Bansos Setebal 1 Meter, Rekening Koran Jadi Bukti

Menurut Agus, para pelaku penyelewengan dana bansos biasanya menggunakan modus memotong jumlah uang yang menjadi hak tiap orang penerima bansos.

Selain itu, ada juga pelaku yang memberikan bansos dalam bentuk beras, katanya, namun ternyata beras yang diberikan tidak sebesar nilai bansos yang disalurkan.

"Inilah yang jadi modus para pelaku penyaluran bansos yang disalurkan Kemensos," ucap Agus.

Menurut Agus, Kemensos selama ini berupaya memperbaiki DTKS.

Baca juga: Belum Pastikan Bansos PPKM Diperpanjang, Risma: Ekonomi Sudah Gerak

Kemensos, kata Agus, melibatkan semua pihak dari pemda, pendamping, kepolisian dan kejaksaan hingga BPKP.

"Karena penataan ini harus kita perbaiki dari atas kemudian dari bawah. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu sedang dikoreksi oleh Mensos," ujar Agus.

Sementara Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan laporan penyelewengan dana bansos yang masuk kepada dirinya bahkan mencapai setinggi satu meter, ratusan kasus.

Halaman
123
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved