Breaking News:

Pilkada Serentak

Mendagri Minta Bawaslu Buat Sistem Pengawasan Pilkada Terpadu Antara Manual dan Penggunaan Teknologi

Penggunaan sistem secara manual menurutnya masih penting hingga saat ini, misalnya untuk menghindari masalah jaringan internet maupun hacking.

Istimewa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Bawaslu RI untuk membuat sistem pengawasan Pilkada yang 'mengawinkan' antara sistem manual dengan penggunaan teknologi.

Hal ini disampaikan Mendagri saat membedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang diselenggarakan Bawaslu RI, Kamis (26/8/2021).

“Jadi pengembangan teknologi sistem yang ada di jejaring Bawaslu saya kira menjadi penting ,” kata Mendagri secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Mendagri menyoroti 2 poin penting yang menurutnya perlu dibahas pada buku kajian Bawaslu itu yakni terkait sistem pengawasan pemilu dan efektivitas penegakan hukum oleh polisi pengawas pemilu.

Baca juga: 1.997 ASN Langgar Netralitas Selama Pilkada 2020, Termasuk Ikut Kampanye di Media Sosial

Ia mengatakan apa yang terdapat dalam tulisan, biasanya belum tentu sama dengan praktik maupun implementasi di lapangan.

“Kita tahu dalam hukum law in the book tidak sama dengan law in action,” ujarnya.

Mengenai masalah sistem, Tito menilai kajian dalam buku tersebut ada baiknya ada penjelasan agar penghitungan suara dilakukan secara hybrid, yakni mengawinkan sistem manual dengan penggunaan teknologi digital.

Sehingga proses penghitungan suara akan lebih cepat dan lebih transparan.

Penggunaan sistem secara manual menurutnya masih penting hingga saat ini, misalnya untuk menghindari masalah jaringan internet maupun hacking.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved