Breaking News:

Amandemen UUD 1945

Sekjen PBB Sebut Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945: Beliau Takut Melebar Kemana-mana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945 baik secara terbatas ataupun terbuka.

ABADI KINI
Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor yang ikut bersama Parpol koalisi nonparlemen bertemu Jokowi di Istana, Rabu (1/9/2021).

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, para Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI.

Mulanya, Afriansyah menyampaikan dirinya mewakili Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir.

Ia mendapat amanat dari Yusril untuk disampaikan kepada Jokowi soala amendemen terbatas UUD 1945.

Menurutnya, jika pemerintah mau mengamendemen terbatas, Yusril siap dimintai pendapat dan masukannya.

Baca juga: Pimpinan MPR: Wacana Amendemen UUD 1945 Perlu Kehati-hatian, Jangan Sampai Jadi Bola Liar

"Jika pemerintah mau mengamendemen terbatas, beliau (Yusril,red) berkenaan dimintai pendapat dan masukannya," kata Afriansyah saat dihubungi Tribunnews, Kamis (2/9/2021).

Afriansyah pun menyampaikan, Presiden Jokowi menolak amendemen UUD 1945 baik terbatas maupun terbuka.

Menurut Afriansyah, Jokowi tidak mau dituduh ingin 3 periode ataupun memperpanjang jabatan Presiden.

Baca juga: Ketua Fraksi NasDem MPR Nilai Gagasan Amendemen Terbatas UUD 1945 Sulit Dilakukan

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved