Breaking News:

Jadi Tersangka Gratifikasi, Kejagung Tahan Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu di Lapas IIA Banjarmasin

Eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu RDPS jadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi Rp 27,6 miliar terkait peralihan izin tambang.

Igman Ibrahim/Tribunnews.com
Tersangka RDPS bin M selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan jabatan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 diduga telah menerima hadiah atau janji atau gratifikasi dengan total penerimaan sebesar Rp27,6 miliar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, R Dwidjono Putrohadi Sutopo alias RDPS sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 27,6 miliar terkait peralihan izin tambang saat dirinya menjabat.

Dwidjono diketahui menjabat pada posisi itu pada periode 2011-2016. Kala itu, ia diduga menyalahgunakan jabatannya tersebut dan menerima suap.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan tersangka RDPS bin M ditengarai menerima gratifikasi saat masih menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Dengan jabatan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 diduga telah menerima hadiah atau janji atau gratifikasi dengan total penerimaan sebesar Rp27,6 miliar," ucap Leonard, Kamis (2/9/2021).

Penyidikan itu, kata Leonard, dilakukan berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-11/F.2/Fd.2/04/2021. Sedangkan, penetapan tersangka itu didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-21/F.2/Fd.2/09/2021.

Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Perusahaan Sekuritas Hingga Tim Saham Benny Tjokrosaputro

Baca juga: Terkait Korupsi di Perum Perindo, Kementerian BUMN Hormati Proses Penyidikan yang dilakukan Kejagung

Leonard berujar, bahwa Dwidjono akan langsung menjalani proses penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Lapas Kelas IIA Banjarmasin terhitung sejak 2 September 2021 hingga 21 September 2021.

"Ditahan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 02 September 2021 sampai dengan 21 September 2021," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatkan bahwa penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan izin peralihan pertambagan selama periode 2011-2016.

Baca juga: Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa 7 Pihak Swasta

Menurut Supardi, izin berkaitan dengan operasi yang dilakukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk diserahkan ke PT Prolindo Cipta Nusantara. "Pemberinya Hendri Sutiyo (Almarhum)," ucapnya.

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Selain itu, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved