Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Permohonan Uji Materiil Perkom Alih Status Pegawai KPK Ditolak MA, Yudi Purnomo: Tunggu Presiden

Perkom tersebut mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tribunnews.com/Gita Irawan
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil yang dilayangkan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap dan Farid Andhika, terhadap Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Perkom tersebut mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan (TWK).

Merespons hal itu, Yudi yang merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK menilai putusan MA tidak berbeda jauh dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa secara formal TWK bisa dilakukan KPK.

Baca juga: MA Tolak Gugatan Uji Materi TWK KPK, Novel Baswedan Berharap kepada Jokowi

"Artinya walaupun boleh dilakukan tapi proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Namun pada kenyataannya ternyata hasil temuan Ombudsman menunjukan adanya maldministrasi dan ada 11 pelanggaran HAM hasil temuan Komnas HAM," kata Yudi lewat keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Penyidik nonaktif itu menggarisbawahi, dalam putusan hakim MA secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil asesmen TWK merupakan kewenangan pemerintah, bukan KPK.

Baca juga: AJI Desak Jokowi Rampungkan Polemik TWK Pegawai KPK: Kami Tak Ingin Sikap Plin-plan

Maka dari itu, Yudi masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap hasil TWK KPK.

"Oleh karena itu, kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil asesmen TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN," kata Yudi.

Diberitakan, MA memutuskan tindak lanjut hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah.

Hal itu tertuang dalam berkas putusan uji materiil Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

Baca juga: AJI Desak Jokowi Rampungkan Polemik TWK Pegawai KPK: Kami Tak Ingin Sikap Plin-plan

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved