Breaking News:

Gus Menteri: Fokus Dana Desa 2022 untuk Atasi Kemiskinan Ekstrim Akibat Pandemi

Penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk membantu pengentasan warga desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Ist
Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam "Sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Indonesia Wilayah Timur" yang digelar secara hybrid, Selasa (21/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir memberikan dampak luar biasa bagi peningkatan jumlah warga miskin di level desa.

Penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk membantu pengentasan warga desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Diperkirakan ada sekitar 7,3 juta warga desa yang masuk kategori miskin ekstrim akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Untuk itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di level desa,” ujar Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam "Sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Indonesia Wilayah Timur" yang digelar secara hybrid, Selasa (21/9/2021).

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan, lebih-lebih di perdesaan.

Saat ini kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa.

“Mayoritas dari warga miskin ekstrem tersebut tinggal di desa. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja keras secara terpadu termasuk dari pemerintah daerah agar kemiskinan ekstrem ini bisa segera tertangani,” katanya.

Baca juga: MPA-Paralegal, Solusi Permanen Karhutla di Tingkat Tapak Berbasis Desa

Gus Menteri-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sesuai dengan SDGs Desa.

Oleh karena itu ia meminta seluruh daerah untuk membantu desa agar segera menyelesaikan pemutakhiran data SDGs Desa.

“Langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh Bapak Wakil Presiden yang merupakan tindak lanjut atas amanah Pak Presiden agar tahun 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan kronis, bahkan Pak Presiden menyatakan tegas nol persen dari kemiskinan kronis, maka data desa sangat dibutuhkan,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dia mengatakan penyelesaian pemutakhiran data SDGs Desa penting dilakukan untuk melihat dengan jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang ril.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved