Breaking News:

Gakkum KLHK Segel Perusahaan Tambang Bauksit Ilegal di Pulang Singkep Kepulauan Riau

KLHK didukung Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal yang diduga dilakukan oleh PT. YBP. 

Dok KLHK
Tim operasi mengamankan 2 unit alat berat, 8 unit dump truck, menyegel areal stockpile dan alat pengolahan bijih bauksit, serta memasang papan larangan di areal tambang PT. YBP di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam atau Sungai Marok Tua Tanjung Sembilang, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, (22/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didukung Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal yang diduga dilakukan oleh PT. YBP. 

Tim operasi mengamankan 2 unit alat berat, 8 unit dump truck, menyegel areal stockpile dan alat pengolahan bijih bauksit, serta memasang papan larangan di areal tambang PT. YBP di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam atau Sungai Marok Tua  Tanjung Sembilang, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, (22/9/2021). 

Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, dalam keterangannya mengatakan melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mengedepankan Restorative Justice dalam penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan secara tidak prosedural untuk perkebunan maupun pertambangan. 

Baca juga: KLHK: Berkas Penyidikan Kasus Penjualan Kulit Harimau di Aceh Lengkap, Siap Disidangkan

Namun demikian, untuk kegiatan pertambangan/perkebunan di dalam kawasan hutan yang dilakukan setelah terbitnya UUCK, hal tersebut merupakan tindak pidana dan akan kami lakukan penegakan hukum. 

"Pertambangan ilegal merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara, untuk itu pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya,” kata Rasio Ridho Sani, Rabu, (22/9/2021). 

Sementara itu, Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan mengatakan bahwa operasi ini diawali dari hasil pendataan dan analisis spasial penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural terutama di wilayah Kepulauan Riau

Selanjutnya hasil pengecekan lapangan diketahui adanya aktivitas tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri LHK yang berlangsung pasca terbitnya UUCK di Pulau Singkep, Kab. Lingga. 

“Untuk itu, kami lakukan operasi penindakan dan penegakan hukum. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kab. Lingga dalam operasi ini,” kata Sustyo. 

Baca juga: Anggota DPR Dukung KLHK dan Polri Tertibkan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sulut

Barang bukti berupa 2 unit alat berat (Excavator) dan 8 unit dump truck diamankan di Pos Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dabo Pemkab Lingga. 

Selain barang bukti, tim juga mengamankan duaorang pekerja dan 8 sopir dump truck untuk dimintai keterangannya oleh PPNS LHK guna mengungkap dan menjerat penanggungjawab/pemodal/aktor intelektualnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved