Breaking News:

PRIMA Dorong RPP Otsus Papua Harus Selesaikan Masalah Secara Permanen

Arkilaus mengaku prihatin dengan cara pandang pemerintah pusat di Jakarta yang sampai sekarang.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Intelektual muda Papua dan Papua Barat menggelar aksi festival budaya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/3/21). Mereka mendukung pemerintah melanjutkan Otonomi Khusus Jilid II untuk Papua dan menolak berbagai bentuk provokasi yang dapat memecah belah NKRI. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) telah mendapat bocoran dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan undang-undang Otonomi Khusus Papua jilid dua, yang kini masih dilakukan lobi-lobi antara pemerintah pusat dan pemerintahan otsus Papua.

Juru Bicara DPP PRIMA Arkilaus Baho mengatakan RPP tersebut khusus soal kewenangan jalur pengangkatan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK), tidak diberikan hak legislasi, anggaran, pimpinan fraksi maupun DPRK.

"Ibarat kuota seperempat persen yang diamanatkan, mereka yang direkrut nantinya hanya duduk diam, terikat dan dirantai, mulut mereka disumbat," kata Arkilaus kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).

Baca juga: Komite I DPD RI Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua

Arkilaus mengaku prihatin dengan cara pandang pemerintah pusat di Jakarta yang sampai sekarang masih memaksakan kehendak melalui regulasi khusus soal Papua.

Dia mengklaim PRIMA jadi salah satu partai yang mengusung program resolusi untuk penyelesaian masalah Papua secara permanen.

"Tahun 2019 sudah menyerukan resolusi Dewan Rakyat Papua, maka itu, pihaknya tidak setuju bila jalur pengangkatan otsus di tingkat kabupaten kota tak punya hak apa-apa," ujarnya.

Dia mengatakan melalui resolusi soal Papua yang digulirkan oleh rekan-rekan di PRIMA, sudah ada niat pemerintah untuk mengakomodasi walaupun hanya seperempat dari total jumlah anggota DPRK, pada otsus jilid II yang telah berjalan.

Namun, harus diperkuat melalui kewenangan melekat, bukan asal angkat kelompok jalur otsus, demikian Arkilaus mengatakan.

Hal senada ditegaskan oleh Ketua Umum DPP PRIMA, Agus Jabo Priyono. Menurutnya kekhususan Papua tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved