Breaking News:

Ini Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Yusril Jadi Ahli untuk Gugat AD/ART Demokrat ke MA

Yusril juga menghadirkan ahli yang relevan dengan pokok perkara ini. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Fahri Bachmid.

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Yusril Ihza Mahendra membenarkan akan mengajukan judicial review (JR) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Untuk kepentingan teknis peradilan dalam proses pemeriksaan perkara JR AD/ART Partai Demokrat oleh MA, Yusril juga menghadirkan ahli yang relevan dengan pokok perkara ini.

Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Fahri Bachmid.

“Iya benar, saya diminta serta diajukan sebagai Ahli dalam perkara judicial review ini oleh Yusril Ihza Mahendra dan Kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office sesuai kapasitas akademik dan keilmuan saya. Secara lengkap keterangan saya telah disampaikan dan menjadi bagian dari berkas permohonan untuk kepentingan pemeriksaan perkara judicial review di MA," ujar Fahri Bachmid, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Benny Harman Yakin Terobosan Hukum Yusril Gugat AD/ART Partai Demokrat Bakal Ditolak MA

Menurut Fahri, gugatan AD/ART Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono tersebut merupakan suatu isu sekaligus permasalahan negara yang harus dipecahkan secara serius dan tuntas melalui suatu terobosan hukum.

"Dan keputusan yang lebih prospektif serta futuristik untuk perbaikan 'kesisteman' partai politik di Indonesia kedepan," ujarnya.

Juga, kata dia, dalam bingkai prinsip negara hukum yang demokratis serta demokrasi konstitusional.

“Ketika Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan ini ke MA, kita secara sadar harus mahfum bahwa masalah AD/ART Partai Politik secara hukum peraturan perundang-undangan kita luput menjangkau serta mengatur soal masalah ini,” katanya.

Sebab secara hipotetis, Fahri mengatakan bagaimana bila AD/ART parpol bertentangan dengan misi dan tujuan parpol seperti yang diatur dalam perundang-undangan partai politik.

Sebab UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hanya mengharuskan bahwa AD/ART sebuah parpol memuat visi dan misi, azas dan ciri, nama, lambang, tanda gambar, kepengurusan dan mekanisme pemberhentian anggota.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved