Breaking News:

Ibu Kota Baru

Politisi PKS Sebut RUU IKN Bukan Suatu Hal yang Mendesak untuk Dibahas

Politisi PKS sekaligus Anggota Baleg DPR RI, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU IKN bukanlah satu hal mendesak untuk dibahas saat ini.

Penulis: Reza Deni
Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa, (24/8/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKS sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah satu hal mendesak untuk dibahas saat ini.

Hal tersebut merespons soal diserahkannya surat presiden (surpres) terkait IKN dari pemerintah ke DPR RI.

"Menurut kami belum saatnya untuk kemudian kita memaksakan diri dalam situasi yang kita punya, prioritas yang terbesar pada saat ini yaitu terkait dengan pemulihan ekonomi," kata Bukhori kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Draf RUU IKN: Pimpinan Ibu Kota Baru Ditunjuk dan Diberhentikan Presiden

Anggota DPR Komisi VIII itu menyebutkan, saat ini ada empat isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat dan harus segera diselesaikan.

Pertama yakni soal pengangguran. Kedua terkait lapangan kerja. Ketiga, terkait ekonomi, dan terkait dengan masalah penegakan hukum.

"Itu empat persoalan yang sama sekali  masyarkat tidak melihat dan masyarakat juga tidak memberikan atensi apakah perlu melakukan pemindahan ibu kota sekarang atau tidak," terangnya.

Karena itulah dirinya mempertanyakan keyakinan pemerintah soal empat masalah krusial tersebut bisa diselesaikan dengan memindahkan ibu kota negara

"Apakah (rencana) IKN itu menyelesaikan masalah rakyat?" tandasnya.

Baca juga: Korupsi Dana USB Rp 670 Juta, Kepala SMAN 19 Kota Bekasi Jadi Tersangka dan Ditahan

Sebelumnya, DPR RI menerima surat presiden (Surpres) soal RUU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah. 

Ketua DPR RI Puan Maharani yang menerima langsung perwakilan pemerintah memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved