Breaking News:

Pilpres 2024

Soal Opsi Pilkada Diundur 2025, Demokrat Tegas Menolak, PKB Ingatkan Kesepakatan Awal

Soal opsi Pilkada diundur jadi 2025, Demokrat tegas menolak, PKB ingatkan kesepakatan awal.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Miftah
Tribunnews.com/Lendy Ramadhan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi berikan keterangan mengenai pola hoax untuk mendelegitimasi KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019) 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengajukan dua opsi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Opsi pertama, KPU mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu digelar 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.

Opsi kedua, KPU memberikan opsi Pemilu digelar 15 Mei 2024 dan Pilkada digelar 19 Februari 2025.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, dua opsi ini dipilih setelah KPU melakukan simulasi berbagai skenario.

Baca juga: KPU Usul Pilkada Digeser Februari 2025, DPR Minta Hindari Revisi UU

Baca juga: KPU Minta Penyelenggara di Daerah Pakai Komunikasi Publik Sesuai Karakteristik Masyarakat

"KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024."

"Serta opsi II yakni hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025," kata Pramono Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10/2021), dilansir Tribunnews.com.

KPU sendiri tak berpatok pada tanggal, yang terpenting adanya kecukupan waktu pada setiap tahapan pemilihan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi berikan keterangan mengenai pola hoax untuk mendelegitimasi KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi berikan keterangan mengenai pola hoax untuk mendelegitimasi KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019) (Tribunnews.com/Lendy Ramadhan)

Mulai dari proses pencalonan Pilkada tak terganjal proses sengketa di MK serta tidak adanya irisan tahapan yang terlalu tebal antara Pemilu dan Pilkada.

Sehingga secara teknis bisa dilaksanakan, lalu juga pertimbangan tidak menimbulkan beban terlalu berat bagi jajaran penyelenggara di daerah.

"Jadi KPU tidak mematok harus tanggal 21 Februari serta menolak opsi lain. Bagi KPU, yang penting adalah kecukupan waktu masing - masing tahapan," ucapnya.

Baca juga: KPU RI Kaji Usulan Jadwal Pemungutan Suara Pemilu 15 Mei 2024

Baca juga: KPU Simulasikan Usulan Pemerintah Soal Pemilu Digelar 15 Mei 2024

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved