Breaking News:

Komnas HAM Minta Presiden Cabut Kepmenaker No. 260/2015 Tentang Pelarangan TKI di Timteng

Anam beralasan, bahwa aturan tersebut melanggar Hak para TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan serta berpindah-pindah mencar

capture youtube
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam diskusi bertajuk Cabut Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang Diskriminasi terhadap Perempuan Buruh Migran yang disiarkan kanal YouTube Solidaritas Perempuan, Kamis (14/10/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) no. 260 Tahun 2015 terkait pelarangan dan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Timur Tengah.

Anam beralasan, bahwa aturan tersebut melanggar Hak para TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan serta berpindah-pindah mencari pekerjaan.

Hal itu disampaikan Anam dalam diskusi bertajuk Cabut Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang Diskriminasi terhadap Perempuan Buruh Migran yang disiarkan kanal YouTube Solidaritas Perempuan, Kamis (14/10/2021).

"Karenanya ini harusnya evaluasilah oleh presiden. Jadi levelnya presiden gitu jadi harus dievaluasi, dicabut," kata Anam.

Ia pun mendorong Presiden menginstruksikan jajaran menteri seperti menteri luar negeri, menteri tenaga kerja dan menteri investasi untuk turun tangan menjawab persoalan yang ada.

Terutama, melakukan negosiasi kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Anam pun menyebut, sebetulnya pemerintah bisa melakukan negosisasi kepada negara-negara Timur Tengah. Terlebih, beberapa waktu lalu Raja Salman datang langsung ke Indonesia.

Namun, ia menyebut tak ada pembahasan yang dibicarakan terkait perlindungan TKI/PMI di Arab Saudi.

Baca juga: Komnas HAM Kecam Tindakan Polisi Banting Pengunjuk Rasa di Tangerang

"Artinya memang sikap terhadap perlindungan, skema perlindungan buruh migran kita khususnya di negara-negara Arab tidak di create sedemikian rupa. Sehingga Kepmenaker itu pilihan prakmatis yang menurut kami saat ini tidak bertanggungjawab," ucap Anam.

Ia juga mengatakan, bahwa para TJI/PMI tidak ingin bekerja di ruang-ruang yang kejam. Namun, pilihan mereka bekerja di kawasan Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi karena berbagai latar belakang. 

Salah satunya, latar belakang kebudayaan serta keyakinan yang sama.

"Harusnya memang ini menjadi kunci evaluasi bersama politik luar negeri kita dalam konteks perlindungan buruh migran kayak apa? Sehingga saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan itu di dalamnya ada perlindungan terhadap buruh migran," jelasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved