Breaking News:

Pimpinan Komunitas Dorong Pemerintah Deklarasi Darurat Iklim Jelang COP26 di Glasgow

Literasi perubahan iklim juga perlu untuk tokoh-tokoh agama sebab kehidupan keagamaan tidak mungkin bisa berlanjut bila terjadi krisis iklim.

Tribunnews/Jeprima
Sejumlah aktivis lingkungan menggelar aksi serentak darurat iklim di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2021). Aksi yang dilakukan secara serentak di beberapa lokasi di Jakarta tersebut menuntut Presiden Joko Widodo untuk mendeklarasikan darurat iklim. Aksi tersebut dibawakan secara teatrikal dengan menyiramkan cairan berwarna merah sebagai simbol banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia akibat rusaknya iklim. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia telah memutakhirkan komitmen iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Komitmen Indonesia yang terlambat 10 tahun dari target persetujuan Paris tersebut menyiratkan upaya pemerintah yang kurang ambisius dalam menyikapi krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat khususnya di tanah air.

Karena itu, sejumlah pemimpin organisasi mendorong deklarasi darurat iklim menjelang perhelatan 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021 mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan bahwa persoalan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) seharusnya tidak dipandang sebagai beban melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon.

“Berdasarkan kajian kami berjudul 'Deep Decarbonization of Indonesia’s Energy System', dekarbonisasi mendalam pada sistem energi di tahun 2050 justru membawa manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujar Fabby dalam pernyataannya, Selasa(19/10/2021).

Baca juga: Komisaris Uni Eropa untuk Aksi Iklim Akui Peran Penting Indonesia untuk COP26

Baca juga: Kelola Isu Perubahan Iklim, Pemerintah Manfaatkan Strategi Transformasi Ekonomi

Menurut Fabby, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui terciptanya peluang industri baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Selain itu, harga energi Indonesia akan lebih terjangkau dari pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang lebih murah serta udara yang lebih bersih.

Menurutnya, ambisi iklim yang selaras dengan perjanjian Paris akan mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi sebagai konsekuensi dari meningkatnya suhu bumi melebihi 1,5 derajat celcius.

Menyoroti kebijakan dan tingkat literasi masyarakat terhadap krisis iklim, Aktivis Extinction Rebellion Indonesia, Melissa Kowara mengemukakan bahwa kebijakan terkait iklim yang belum terintegrasi serta kurangnya akses informasi tentang perubahan iklim membuat upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia berjalan lambat.

Kata dia, tidak adanya deklarasi darurat iklim oleh pemerintah menurut Melissa Kowara, mengindikasikan rendahnya tingkat keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved