Breaking News:

Jokowi Teken PP Lelang Benda Sitaan, KPK: Semangat Baru Optimalisasi Asset Recovery

KPK mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. (TRIBUNNEWS/HERUDIN) 

Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 105/2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Jokowi Lantik 17 Dubes: Ada yang Eks Ketua KADIN Hingga Jubir Presiden, Berikut Nama-nama Mereka

Beleid itu ditetapkan Jokowi dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Oktober 2021.

Dalam aturan tersebut, benda sitaan merupakan benda yang disita oleh penyidik KPK dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tipikor.

Jokowi pun mengatur bahwa pelaksanaan lelang benda sitaan dapat berlangsung meski belum terdapat putusan hukum, asalkan memenuhi kriteria lekas rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanannya menjadi terlalu tinggi. 

Lelang pun dilakukan atas izin tersangka atau kuasanya.

"Lelang benda sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan," tertulis dalam Pasal 3 PP 105/2021.

Penyidik perlu terlebih dahulu menyampaikan permintaan persetujuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya untuk melakukan lelang di tahap penyidikan atau penuntutan. 

Tersangka memiliki waktu paling lama tiga hari untuk memberikan tangapan atas permintaan persetujuan dari penyidik.

Baca juga: Akun Facebook Tiba-tiba Update Status, Bupati Kuansing Andi Putra Ngaku ke KPK Bukan Dia yang Tulis

Lelang dapat tetap berjalan jika tersangka tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut atau jika tersangka menyetujui prosesnya. 

Lelang pun dapat tetap berlanjut meskipun tersangka menolak, tetapi harus berjalan dengan pertimbangan penyidik atau penuntut umum.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved