Breaking News:

Siapa Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel? Ini Usul Pengamat, Fahri Hamzah & Penjelasan Istana

Jabatan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi kosong setelah Fadjroel Rachman dipercaya jadi Duta Besar untuk Negara Kazakhstan.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar (kiri) dan sejumlah duta besar negara sahabat usai melakukan penanaman pohon mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Selasa (19/10/2021). Dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara, selain menanam mangrove, Presiden Jokowi juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara door to door (pintu ke pintu) di Kelurahan Karang Rejo dan vaksinasi untuk pelajar di SMPN 1 Kota Tarakan, serta menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kuliner Sebengkok, Kota Tarakan. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jabatan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi kosong setelah Fadjroel Rachman dipercaya jadi Duta Besar untuk Negara Kazakhstan.

Fadjroel sebelumnya telah menjabat Jubir Presiden selama kurang lebih 3 tahun.

Lalu siapa sosok yang tepat menggantikan  Fadjroel?

Berikut tanggapan pengamat, politisi hingga pihak Istana Presiden seperti dirangkum Tribunnews.com, Senin (25/10/2021):

Kata pengamat

Pengamat Politik M Qodari melihat saat sementara ini tidak ada pengganti khusus untuk juru bicara presiden,.

Menurut dia kemungkinan informasi mengenai istana akan diterangkan oleh berbagai pihak seperti Faldo Maldini atau Ali Mochtar Ngabalin.

"Jadi tidak ada jubir khusus. Mungkin nanti ada tambahan tenaga baru barangkali ya. Tapi siapa kita tidak tahu. Mungkin judulnya bukan jubir. Kalau nanti ada tambahan mungkin nempel di KSP atau nempel di Setkab," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Baca juga: PROFIL Fadjroel Rachman, Eks Jubir Presiden yang Kini Jadi Dubes Kazakhstan dan Tajikistan

Qodari mengusulkan hendaknya jubir presiden tidak bersifat perorangan tapi bersifat kelembagaaan.

"Misalnya peran itu dimainkan Bappenas dan itu pusatnya pengelolaan kebijakan nasional. Kemudian di Bappenas itu ada ahli dari berbagai ilmu yang menjelaskan kebijakan pemerintah dari berbagai aspek, yang tahu permasalan dan ada datanya," ujar Qodari.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved