Hasto Singgung SBY Soal Politik Bansos di Pemilu 2009 yang Membebani Keuangan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . 

Kali ini, Hasto menyinggung SBY yang menggunakan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009, silam. 

Bahkan, Hasto menyebut jika bansos itu menggunakan biaya APBN. Sehingga membebani keuangan negara.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik Minimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (1/11/2021).

"Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto, Jusuf Kalla Ungkap Pengalaman Saat SBY Ambil Keputusan Penting di Rapat

Hasto menyebut, bahwa politik bansos ini sangat membebani keuangan negara.

Hasto juga mengkutip pernyataan salah satu peneliti luar negeri yakni Marcus Mietzner.

Dimana, dalam penelitiannya, SBY diduga membelanjakan uang sebesar 2 miliar US dollar untuk politik populism.

"Dari Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Inikan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika Serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," kata Hasto mengutip Marcus Mietzner.

Hasto pun menegaskan, jika politik populis tersebut sangat membahayakan keuangan negara. Ia mengungkapkan bahwa hal itu merupakan fakta yang terjadi pada Pemilu, lalu.

"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," jelasnya.