Gejolak di Partai Demokrat

Kukuh Ingin Kembalikan Partai Demokrat ke Marwahnya, Kubu Moeldoko Siapkan Gugatan Lagi

Kubu Moeldoko Hencky Luntungan menyebut pihaknya akan kembali menggugat Partai Demokrat

Tribunnews/Herudin
Salah satu pendiri yang juga pendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Hencky Luntungan. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM - Pendiri Partai Demokrat yang juga penggagas KLB Deli Serdang kubu Moeldoko, Hencky Luntungan menyebut pihaknya akan kembali menggugat Partai Demokrat

Adapun gugatan ini dilakukan usai Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dilayangkan kubu Moeldoko.

Menurut informasi dari Henky, pihaknya akan kembali melakukan gugatan yang mempersoalkan terkait perubahan nama pendiri Partai Demokrat.

"Kami saat ini sedang mempersiapkan gugatan atas perubahan nama pendiri Partai Demokrat oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY."

"(Gugatan) ini akan kami lakukan dalam waktu dekat."

Baca juga: Uji Materi AD/ART Kandas, Kubu Moeldoko Kembali Akan Gugat Perubahan Nama Pendiri Partai Demokrat

"Kami tetap berjuang untuk mengembalikan Partai Demokrat pada marwah, dan pendiri Partai Demokrat," kata Hencky Luntungan dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (10/11/2021).

MA hanya Uji Kapasitas Yusril

Menanggapi kabar terkait penolakan permohonan judicial review, Hencky menilai sebenarnya MA bukan menolak gugatan tersebut.

Melainkan, kata Hencky, MA hanya mengembalikan berkas untuk kembali dilengkapi.

"Dalam analisis kami, adalah secara personil Prof Yusril Ihza Mahendra diuji kemampuan analisis dalam argumentasi hukum dengan melengkapi berkas formil sesuai dasar gugatan untuk judicial review."

"Kami berkeyakinan pihak MA secara langsung atau tidak langsung ingin menguji kapasitas dan kredibilitas penguasaan materi formil dari sisi hukum kepada Prof Yusril Ihza Mahendra," kata Hencky. 

Sehingga, MA meminta untuk melengkapi berkas formil yang dibutuhkan.

Dengan harapan, segala kemampuan Yusril dalam bidang hukum tata negara bisa dikeluarkan untuk menjadi dasar batu uji judicial review.

Mengingat, kata Hencky, judicial review dapat menjadi suatu langkah yang baru untuk membuka tabir kehidupan sistem politik kepartaian Indonesia.

Baca juga: AHY Angkat Bicara soal Mahkamah Agung Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Mengenai AD/ART Partai Demokrat

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved