Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Jubir Demokrat Deli Serdang Minta AHY Jangan Merusak Citra & Mendiskreditkan Pemerintahan Jokowi

Moeldoko menurut Rahmad, menerima jabatan Ketua Umum demokrat bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Presiden sebagai atasan.

Penulis: Dewi Agustina
Istimewa
Muhammad Rahmad, Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat KLB Deli Serdang menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut nama Kepala Staf Presiden atau KSP di dalam konflik internal Partai Demokrat.

Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad mengatakan, pernyataan AHY tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan.

Rahmad mengatakan Kepala Staf Presiden atau KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan di bawah kendali Presiden, dan Kepala Staf Presiden itu diangkat oleh Presiden.

"Dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal Partai Demokrat," kata Muhammad Rahmad dalam pernyataan resminya, Jumat (12/11/2021).

Rahmad menjelaskan, Presiden Jokowi menugaskan Moeldoko dalam jabatan sebagai Kepala Staf Presiden, adalah karena kompetensi dan prestasi cemerlang Moeldoko secara pribadi.

"Dan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang," tegasnya.

Moeldoko menurut Rahmad, menerima jabatan Ketua Umum bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Presiden sebagai atasan.

"Tapi itu adalah atas permintaan kader-kader Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang," ujarnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Soal Gugatan Moeldoko Cs ke PTUN : Langkah Itu Tidak Tepat

Moeldoko kata Rahmad, menerima amanah sebagai Ketua Umum adalah atas nama pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden.

Hal itu sama halnya ketika SBY sebagai presiden dua periode dari tahun 2004 sampai 2014, dan pada saat yang bersamaan, SBY juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Secara tegas disampaikan SBY waktu itu bahwa SBY sebagai Presiden tidak ada kaitannya dengan tugas SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan hal itu sudah menjadi sebuah keyakinan mendasar bagi Partai Demokrat," ujarnya.

Disamping itu, kata Rahmad, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyampaikan berkali-kali secara terbuka, bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat.

"Hal itu tentu pula termasuk Lembaga kepresidenan, karena Lembaga kepresidenan adalah di bawah kendali Presiden dan bagian dari Pemerintah," kata dia.

Rahmad mengatakan, penegasan Pemerintah itu diabaikan oleh AHY.

AHY dan kubunya terus menyeret lembaga kepresidenan di bawah kendali Presiden Jokowi, kedalam konflik internal Partai Demokrat.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved