Breaking News:

Wakil Ketua MPR RI: untuk Menguatkan Pancasila Perlu Kreativitas dan Inovasi

Pancasila adalah miliki bangsa Indonesia, milik semua rakyat Indonesia. Bukan milik penguasa, bukan juga milik golongan tertentu.

Penulis: chaerul umam
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ahmad Muzani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara sosialisasi empat pilar di AQL Islamic School Jongol, Jawa Barat, Kamis (11/10/2021).

Dalam kegiatan ini, turut hadir Ustaz Bachtiar Nasir selaku pendiri sekaligus pimpinan AQL Islamic School dan juga anggota DPR Fraksi Gerindra Mulyadi. 

Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan pentingnya pengamalan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah miliki bangsa Indonesia, milik semua rakyat Indonesia. Bukan milik penguasa, bukan juga milik golongan tertentu.

Persoalannya, kata Muzani, bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Muzani Yakin Langkah Gerindra Dorong Prabowo Maju Jadi Capres Sudah Tepat: Beliau Disukai

Kalau ada perbedaan dalam mengamalkan Pancasila, bukan menjadi sebab perbedaan yang tajam yang mengarah pada perpecahan.

Tapi, hal itu lebih merupakan cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini justru memperkaya nilai Pancasila dan bisa menjadi energi untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Pancasila adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Pancasila bukan milik penguasa, bukan pula milik golongan tertentu. Setiap orang Indonesia pada dasarnya menerima Pancasila. Sejatinya kita adalah Pancasilais. Perbedaannya lebih pada cara mengamalkan Pancasila itu adalah hal wajar dalam menafsirkan sebuah ideologi. Sebagaimana juga penafsiran ajaran agama yang sering kali berbeda. Namun, apa karena itu kita tidak bersatu?," ujar Muzani, dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

"Ada yang menginginkan semangat dan nilai moral agama dijadikan sebagai nilai pengamalan kehidupan bernegara. Tapi ada juga yang menginginkan nilai moral agama diformalkan dalam konstitusi negara. Perdebatan itu dari dulu sampai sekarang tidak selesai, namun masalahnya bagaimana pandangan berbeda tetap dalam koridor Pancasila. Yang menjadi tugas kita semua termasuk penyelenggara negara agar perbedaan itu dikembalikan kepada cita-cita pendiri bangsa," imbuhnya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved