Klarifikasi Sri Mulyani setelah Pimpinan MPR Minta Dirinya Dipecat, Ungkap Alasan Tak Hadir Rapat

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi perbincangan setelah pimpinan MPR RI meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat bendahara negara tersebut.

Permintaan itu dilayangkan usai Sri Mulyani beberapa kali absen rapat bersama pimpinan MPR RI dan kinerjanya dinilai menurun.

Selain tak hadir rapat, Sri Mulyani juga diketahui memangkas anggaran untuk MPR.

"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang kemudian 10 orang."

"Namun, anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/11/2021), dilansir Kompas.com.

Baca juga: Alasan Pimpinan MPR Minta Copot Sri Mulyani: Anggaran Tiap Tahun Selalu Dipotong dan Refocussing

Baca juga: Profil Bambang Soesatyo, Ketua MPR yang Minta Sri Mulyani Dipecat Gara-gara Absen Rapat

"Ini terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak."

"Copot Sri Mulyani Indrawati, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menilai Sri Mulyani tak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara lantaran absen di beberapa rapat.

Padahal, kata Bamsoet, kehadiran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021), dilansir Tribunnews.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," imbuhnya.

Klarifikasi Sri Mulyani

Terkait tudingan dirinya tidak menghargai MPR serta desakan agar mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan tanggapannya.

Ia membeberkan alasan mengapa dirinya beberapa kali tidak hadir dalam rapat bersama pimpinan MPR untuk membahas anggaran MPR.

Baca juga: Bamsoet Tuding Sri Mulyani Tak Hormati MPR, Tak Pernah Hadiri Rapat dan Selalu Membatalkan saat H-2

Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR Meminta Menkeu Sri Mulyani Menghormati Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara

Hal ini disampaikan Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

Berikut pernyataan lengkap klarifikasi Sri Mulyani:

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

1) Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen.

Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah).

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Sri Mulyani: TNI Menjadi Salah Satu Unsur Andalan Dalam Melakukan Vaksinasi di Pelosok Indonesia

Baca juga: Bamsoet: Kami Sepakat Tegur Sri Mulyani karena Tak Menghargai MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021

Usul Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai permintaan pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah kekanak-kanakan.

Menurut Lucius, seharusnya MPR memahami saat ini negara sedang mengatur pengeluaran secara ketat.

“Cara mereka memprotes kebijakan pemotongan anggaran dengan meminta Menkeu dicopot oleh Presiden terlihat kekanak-kanakan,” ujar Lucius kepada Kompas.com, Rabu (1/12/2021).

Lebih lanjut, Lucius berpandangan sikap para pimpinan MPR justu terlihat tidak peduli pada masyarakat.

Lantaran, kata Lucius, MPR semestinya tahu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak disusun berdasarkan keinginan Sri Mulyani sendiri.

Ia juga melihat tak ada urgensi penambahan anggaran untuk MPR terkait program Sosialisasi Empat Pilar.

“Keluhan, kemarahan MPR atas anggaran mereka yang dikurangi justru memperlihatkan wajah MPR yang tak peduli rakyat, hanya mementingkan diri sendiri,” kata dia.

Baca juga: Insentif dari Sri Mulyani Bikin Pengembang Kebut Pembangunan Proyek Properti

Baca juga: Sri Mulyani: Vaksinasi Jadi Bekal Hadapi Omicron

Lucius pun berharap agar pimpinan MPR bisa bersikap lebih bijaksana terkait maslaah ini.

Ia meminta supaya MPR memahami kerja Menteri Keuangan sebelum menuntut agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.

“MPR mesti memahami kerja Menkeu itu sebelum membuat tuntutan yang cenderung tidak masuk akal."

"Sikap bijak MPR menghadapi berbagai persoalan termasuk pemotongan anggaran tentu sangat diharapkan,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Reza Deni, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya/Tatang Guritno)