Breaking News:

Hari Antikorupsi Sedunia

Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Komisi III DPR Minta KPK Utamakan Aspek Pencegahan 

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengucapkan selamat Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember

Penulis: chaerul umam
Editor: Wahyu Aji
Tribun Timur
Anggota DPR RI Andi Rio Padjalangi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengucapkan selamat Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. 

Andi Rio mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan tugas tugasnya dengan baik dan dapat kembali mengembalikan kepercayaan publik dengan lebih mengutamakan pencegahan. 

"KPK harus mengutamakan pencegahan, sehingga masyarakat dan pejabat negara tidak melakukan korupsi. Berikan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya dan dampak dari korupsi, KPK jangan hanya menyentuh kasus korupsi pada skala kecil, tapi harus lebih memprioritaskan skala besar," kata Andi Rio kepada Tribunnews, Kamis (9/12/2021).

Legislator Partai Golkar itu sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa KPK jangan merasa jumawa dan puas dengan hasil hasil yang telah dilakukan selama ini dari sisi penegakan hukum. 

Oleh karena itu Andi Rio meminta KPK untuk dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. 

"Lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, kembalikan kepercayaan publik dalam melalukan penindakan dan penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indoneaia," ujarnya. 

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR RI itu mengharapkan agar kedepannya KPK dapat lebih mengembalikan aset serta keuangan negara dengan tetap mengutamakan aturan dan mekanisme serta mengutamakan pencegahan. 

Baca juga: Moeldoko Klaim Stranas Pencegahan Korupsi Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN

"Kejahatan korupsi merupakan hal yang luar biasa, oleh karena itu KPK harus bekerja keras dalam memberantas korupsi. KPK harus dapat melakukan komunikasi dan kordinasi serta moratorium kepada penyelenggara negara sebagai upaya nyata dalam melakukan pencegahan, sehingga korupsi dapat lebih di minimalisir dan tidak dilakukan," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved