Kinerja Menteri Versi Hasil Survei: Terbaik Risma & Sri Mulyani, Terburuk Yasonna & Teten Masduki

Responden menempatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Indonesia Maju dengan raihan 12,5 persen.

Tribunnews.com/ Fahdi Fahlevi
Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kemensos, Jaaln Salemba Raya, Jakarta, Senin (21/6/2021). 

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti bahwa penilaian publik terhadap menteri berkinerja terbaik dan terburuk cenderung bias dari segi elektabilitas hingga pencitraan yang bersangkutan.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Amin Hampir Selalu di Atas 60 Persen

Menurutnya semakin seorang menteri terdengar dan terlihat oleh publik, persepsi publik akan menganggap menteri tersebut lebih banyak bekerja.

Pangi merujuk kepada survei pihaknya pada Juli 2021 dimana Kemensos menempati urutan pertama sebagai kementerian yang dianggap berkinerja terbaik.

Padahal, kata dia, ada menteri yang jarang terekspos publik namun memiliki kinerja nyata seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Ada menteri yang sangat bising dan jadi perbincangan publik, selalu menjadi sorotan dan perhatian publik, seperti Bu Risma. Masyarakat melihat bahwa dia itu lebih cenderung kerja dibanding Menteri PUPR. Model menteri kita itu ada yang jago pencitraan, ada yang nggak. Tapi citra persepsi publik tetap yang pencitraan lebih bagus ketimbang yang tidak melakukannya dan memperlihatkan hasil saja," jelas Pangi.

Menurut Pangi, semua pihak harus benar-benar mempelajari dan mencermati persepsi publik yang cenderung masih mempertimbangkan populisme yaitu pemimpin yang perhatian, yang peduli, dan dekat dengan rakyatnya.

Dia meminta presiden melihat ini secara komprehensif, sehingga ketika mempertimbangkan reshuffle tidak berbasis likes or dislikes, atau berdasarkan asumsi dan pencitraan media di publik.

"Jangan sampai ada menteri yang diberhentikan karena nggak pintar mensosialisasikan atau membranding dirinya padahal dia bekerja baik, terukur kerjanya, KPI-nya jelas. Itu berbahaya kalau diberhentikan."

"Seperti Menteri PUPR, secara elektabilitas tidak masuk lima besar baik dari kementerian maupun figur sebagai menteri, nggak bunyi elektabilitasnya. Tetapi dia bekerja nyata, realitasnya lebih jelas dari pencitraannya dan pak Jokowi menganggap dia sebagai menteri yang diandalkan dalam infrastruktur," pungkasnya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved