OTT KPK di Kolaka Timur

KPK Periksa Eks Dirjen Keuda Kemendagri Ardian Noervianto Sebagai Tersangka Suap PEN Daerah 2021

(KPK) memeriksa eks Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Ardian Noervianto, Rabu (2/2/2022).

Rizki Sandi Saputra
Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Ardian Noervianto saat ditemui awak media usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Ardian Noervianto, Rabu (2/2/2022).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Ardian ini akan dilangsungkan di Gedung Merah Putih KPK.

"Rabu (2/2) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka MAN (Mochamad Ardian Noervianto) ASN atau mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Ali menyebut, pemeriksaan terhadap tersangka Ardian ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana suap soal pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021.

"Penyidikan perkara dugaan TPK suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021," kata Ali.

Sebagai informasi, Ardian telah diumumkan sebagai tersangka suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Dirjen di Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka

Kendati begitu, yang bersangkutan tidak hadir dalam konferensi pers pengumuman dan penahanan tersangka yang digelar KPK pada Kamis (27/1/2022).

Belum Ditahan Karena Sakit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto (MAN), tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Tahun 2021.

Ardian ditetapkan bersama Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar (LMSA).

Namun KPK belum bisa menahan Ardian lantaran yang bersangkutan mengaku sedang sakit.

Untuk itu, lembaga antirasuah mengultimatum Ardian agar bersikap kooperatif ketika nanti dipanggil tim penyidik.

"KPK menerima konfirmasi dari Tsk MAN yang menyatakan berhalangan hadir dengan alasan sakit dan KPK menghimbau agar yang bersangkutan hadir kembali sesuai dengan jadwal pemanggilan berikutnya oleh tim penyidik," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Sementara Laode langsung ditahan KPK selama 20 hari pertama, dimulai sejak 27 Januari 2022 hingga 15 Februari 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved