Pemilu 2024

Adi Prayitno Curiga Ada Kekuatan Besar Berhasil Konsolidasikan Parpol Usul Tunda Pemilu 2024

Adi Prayitno, mencurigai ada kekuatan besar yang berhasil mengkonsolidasikan para ketua umum partai politik, untuk mengusulkan penundaan Pemilu 2024

Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, mencurigai ada kekuatan besar yang berhasil mengkonsolidasikan para ketua umum partai politik, untuk mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Adi mengatakan kekuatan besar ini berhasil menekan para ketum parpol memunculkan wacana penundaan pemilu ke publik.

"Saya menduga bahkan saya curiga ada kekuatan besar yang mengendalikan, mengkonsolidasikan partai-partai itu untuk mengusulkan penundaan pemilu," kata Adi saat dihubungi Tribun, Jumat (25/2/2022).

Untuk diketahui, wacana untuk mengundurkan Pemilu disuarakan oleh sejumlah ketum parpol, satu diantaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal sama terkait keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo hingga bisa menjabat selama 3 periode. 

Teranyar, Ketua Umum PAN Zulfkifli Hasan juga mendukung wacana tersebut.

"Sangat tidak masuk akal kalau kemudian PKB tiba-tiba mengusulkan penundaan pemilu di tengah kampanye politik yang agresif dilakukan Muhaimin Iskandar," ujar Adi.

Baca juga: Golkar: Wacana Pengunduran Pemilu Harus Libatkan Semua Parpol

"Enggak masuk akal apalagi beberapa waktu lalu belum genap sebulan sudah ditetapkan tanggal dan bulan cantik pemilu serentak 14 Februari 2024 yang akan datang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Adi menegaskan narasi yang dipakai untuk menunda Pemilu 2024 ini mudah dibantah dan mengada-ada.

Misalnya, alasan penundaan itu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, justru pemilu membangkitkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

"Marena para parpol para kandidat itu kan belanja logistik, mereka bikin baliho, banner, spanduk bikin relawan di mana mana yang secara tidak lamgsung masyarakat bisa berdenyut lagi kehidupan ekonominya," kata Adi.

"Belum lagi misalnya belanja logistik untuk pemberian bantuan sosial, beras itu kan eknomi masyarakat bergerak. Atau alasan menghindari konflik ya politik itu tempat orang berkonflik tapi kan konfliknya dikendalikan. Kalau takut konflik ya ikut majelis talim saja. Nah itu yang saya sebut argumen,argumen penundaan itu sangat sumir mudah dibantah," pungkasnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved