Masa Jabatan Jokowi

Klaim Terima Aspirasi Jokowi 3 Periode dari Petani Siak, Airlangga Mengaku Siap Menampung

Namun dalam kesempatan itu Airlangga enggan menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait usulan menunda Pilpres 2024.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Daryono
Doc Golkar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi apresiasi kepada kerja keras dan komitmen BNPB dalam penanggulangan bencana. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangannya, ditulis Jumat (25/2/2022),

"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Golkar Sebut Bakal Kaji Secara Serius Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

Namun dalam kesempatan itu Airlangga enggan menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait usulan menunda Pilpres 2024.

Menurutnya siklus Pilpres telah diatur undang- undang, yakni 5 tahunan.

"Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya," kata Ketum Golkar itu.

Namun partai koalisi pemerintah lainnya, PKB melalui Ketumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terang - terangan mengusulkan Pilpres ditunda.

Sedangkan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto tegas menyatakan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada ruang sama sekali, ruang penundaan Pemilu," kata Hasto.

Baca juga: Soal Usul Perpanjangan Jabatan Presiden, Kamhar: Jokowi Mesti Buktikan Pro Reformasi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan ragam sikap partai politik terkait wacana 3 periode dan penundaan Pilpres tak mungkin berdiri sendiri.

Menurutnya ada kekuatan besar yang membuat sejumlah parpol tak kuasa menolak wacana 3 periode.

"Sikap partai itu (terkait penundaan pemilu) tak mungkin berdiri sendiri. Lahir dalam ruang hampa tanpa interest apapun. Sepertinya ada kekuatan besar yang membuat sejumlah partai tak kuasa menolak," kata Adi.

"Sebagai rakyat biasa, mari nikmati suguhan tontonan politik penuh lelucon. Ya suka-suka sajalah negara ini mau diapakan," ucapnya.(*)

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved