Pemilu 2024

Merespon Usulan Budiman Sudjatmiko, Demokrat: Mantan Wakil Presiden Juga

Budiman Sudjatmiko mengusulkan, mantan Presiden mendatang harus menduduki jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ist
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengusulkan, mantan Presiden mendatang harus menduduki jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut, mantan wakil presiden juga bisa diusulkan menjadi wantimpres.

"Merespon usulan Mas Budiman Soedjatmiko tentang perlunya konvensi atau kesepakatan tidak tertulis menempatkan mantan Presiden pada posisi sebagai wantimpres atau Ketua Wantimpres untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program-program pembangunan nasional kami nilai ini positif. Mungkin tidak hanya mantan presiden, juga mantan wakil presiden," kata Kamhar kepada Tribun, Rabu (2/3/2022).

Kamhar meyakini, mantan presiden dan wakil presiden memiliki segudang pengalaman yang dibutuhkan sebagai bangsa dan negara yang levelnya sudah menjadi negarawan.

Termasuk juga dalam merespon dinamika pembangunan yang sifatnya ada kesinambungan, dan perubahan (continuity and change) sebagai adaptasi kontekstual atau dinamika dalam ruang dan waktu.

Di sisi lain, Kamhar juga mengapresiasi keteguhan sikap Budiman Soedjatmiko, yang tetap kritis menjaga agar amanah reformasi tidak dicederai dan dikhianati melalui perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Usul Eks Presiden Jadi Wantimpres, Pengamat Ungkap Kesulitan Perbedaan Ideologi

"Pemikiran di atas akan sangat baik untuk menjaga relasi yang harmonis antar tokoh bangsa yang kami yakini akan lebih meneduhkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko turut menyoroti soal munculnya wacana penundaan Pemilihan Umum yang sedianya digelar pada 2024 mendatang.

Terkait wacana yang digaungkan sejumlah partai politik seperti halnya PKB, PAN dan Golkar tersebut, Budiman menyatakan tidak sepakat dengan wacana tersebut.

Dirinya mewakili PDI-P lantas memberikan usul untuk memberikan kesempatan kepada Presiden yang dinilai belum selesai mengerjakan tugasnya untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved