Breaking News:

Masa Jabatan Presiden

Banyak Parpol Tolak Pemilu Ditunda, Pengamat: Elemen Masyarakat Pro-Demokrasi Harus Ikut Suarakan

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, buka suara soal adanya penolakan penundaan pemilihan umum (Pemilu)

Editor: Wahyu Aji
Tribun Jogja/Suluh Pamungkas.
Ilustrasi Pemilu. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, buka suara soal adanya penolakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) oleh lima partai politik (Parpol).

Adapun kelima parpol yang dimaksud yakni PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Penolakan itu juga ditambah oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI. 

Jamiluddin menyebut, hal tersebut melegakan proses demokrasi di Indonesia.

"Kekuatan lima partai tersebut ditambah DPD akan membuat ciut PKB, PAN dan Golkar," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Kamis (3/3/2022).

Kendati begitu, kata dia, pihak elite politik akan terus menggalang berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan penundaan pemilu. 

"Suara dari berbagai elemen masyarakat inilah yang akan digunakan untuk menekan MPR mengamandemen UUD 1945," ucap Jamiluddin.

"Mereka ini tentulah para elite negeri yang ingin lebih lama berkuasa. Bagi mereka, menunda pemilu berarti memperlama mengumpulkan pundi-pundi ekonomi," sambungnya.

Baca juga: NasDem Minta Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Janagan Dimanipulasi untuk Penundaan Pemilu

Karena itu, kelompok elite bersama para oligarki akan terus mengelorakan penundaan pemilu. 

Pembentukan pendapat umum akan dilakukan secara intensif sampai MPR nantinya tidak punya daya lagi untuk menolaknya.

Untuk mencegah hal itu, kata Jamiluddin, dirasa perlu untuk semua elemen masyarakat yang pro demokrasi dan konstitusi harus bersama-sama bersuara menolak penundaan pemilu. 

"Elemen masyarakat ini (Pro-demokrasi) akan menguatkan partai politik dan DPD yang sudah dari awal menolak penundaan pemilu," ucap Jamiluddin.

Sebab menurutnya, kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi dan konstitusi bersama lima partai politik dan DPD akan menjadi kekuatan untuk menghentikan keinginan para elite dan para oligarki menunda pemilu.

Baca juga: Muncul Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024, Dinilai Hanya Keinginan Para Elite dan Langgar Konstitusi

"Mereka ini harus dilawan dengan cara apapun demi tegaknya demokrasi di tanah air," tukas Jamiluddin.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved