Masa Jabatan Presiden

Pengamat: Wacana Penundaan Pemilu Bakal Layu karena Operasinya Ketahuan

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, wacana itu akan layu sebelum berkembang.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat partai politik (parpol) koalisi pemerintah, yakni PDIP, Gerindra, NasDem dan PPP menolak usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, wacana itu akan layu sebelum berkembang.

"Nasib wacana tersebut akan acak-acakan, karena operasi yang ketahuan. Selain partai-partai koalisi menolak, rakyat juga akan menolak," kata Ujang saat dihubungi Tribun, Jumat (4/3/2022).

Ujang menegaskan, penundaan Pemilu yang skenarionya memperpanjang masa jabatan presiden itu bukan keinginan rakyat. 

Maka, lanjut Ujang, partai-partai pun akan menolak, karena takut tak didukung rakyat.

"Nasib wacana tersebut juga akan menguap bersama dengan penolakan dari internal partai koalisi Joko Widodo sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan apa pun cara dan usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, adalah upaya kudeta terhadap konstitusi. Oleh karena itu, harus ditolak dan dilawan.

Baca juga: Cara Paling Rasional Perpanjang Jabatan Presiden Adalah Amandemen UUD 1945

"Legitimasi Jokowi sebagai presiden memiliki batas waktu. Dan waktunya akan habis di Oktober 2024. Melebihi batas itu, rakyat berhak untuk menolak, melawan, bahkan menurunkannya," pungkasnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved