Demokrat Sebut Jokowi Terkesan Main 2 Kaki soal Dukungan 3 Periode dari Para Kepala Desa

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai Presiden Jokowi terkesan main dua kaki dan tak ada sikap tegas usai mengemukanya wacana presiden tiga periode dalam Silatnas Apdesi.

Awalnya, Demokrat menilai wacana tersebuut bisa dibaca sebagai tanda bahwa elemen kekuasaan getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan.

"Berbagai alternatif skenario di antaranya pemilu tetap per 5 tahun, tetapi ada penambahan periodesasi presiden menjadi 3 periode yang mulai bergulir ke publik sejak 2019 pasca Pilpres," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam pesan yang diterima Tribunnews, Rabu (30/3/2022).

Kamhar menambahkan skenario kedua yakni penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama 3 tahun yang mulai bergulir 2021 yang lalu.

Baca juga: Kades Se-Indonesia Ingin Jokowi Tiga Periode, Nasdem: Elite Politik Jangan Rusak Konstitusi

"Dan terus bergerilya dengan berbagai macam cara dan pendekatan untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan," kata dia.

Menurutnya, ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini.

"Saat ini masuk melalui asosiasi pemerintah desa dan mulai beredar pula informasi akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini," kata dia.

Dia mengatakan bahwa gerakan ini terus bergulir karena Presiden Jokowi tak bersikap tegas.

"Malah terkesan bermain dua kaki dalam merespon manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi," ujarnya.

Kamhar melanjutkan hal ini ditambah dengan situasi yang semakin carut-marut.

"Di antaranya agenda IKN yang semakin terbaca tanpa studi kelayakan yang memadai, gagal dalam mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan sembako, harga-harga yang naik dan melambung tinggi seperti tol, listrik, bahan bakar minyak, dan sebagainya, hanya pemerintah yang tak punya tanggung jawab dan tak punya hati yang melakukan pembiaran terorisme konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surtawijaya mengatakan bahwa pihaknya akan mendeklarasikan dukungan Presiden Jokowi 3 periode setelah lebaran Idul Fitri 2022.

Hal itu disampaikan Surtawijaya usai acara Silaturahmi Nasional Apdesi Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, (29/3/2022).

"Habis lebaran kami deklarasi. teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa deklarasi dukungan tersebut sebenarnya akan disampaikan hari ini di depan Presiden, hanya saja dilarang. Ia tidak mengungkapkan siapa yang melarangnya tersebut.