Masa Jabatan Presiden

Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Bagus, Banyak Menteri Urus Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Editor: Johnson Simanjuntak
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia - Ujang Komarudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

"Karena mungkin selama ini kerja para menteri tak bagus dan banyak urusan diri masing-masing, termasuk kampanye sana sini," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Rabu (6/4/2022).

Ujang juga menyebut, bahwa apa yang disampaikan Jokowi merupakan peringatan keras kepada para menterinya agar fokus bekerja.

Sehingga, kata Ujang, Jokowi punya pertimbangan menteri mana yang tidak bekerja dan berpotensi untuk di reshuffle.

"Ucapan agar menteri fokus bekerja itu peringatan keras. Bisa saja jika tak bagus kerjanya dan tak fokus akan direshuffle," jelas Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Baca juga: Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, Politikus PKS: Agak Lucu Pak Jokowi

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. 

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap  kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved