Pakar Hukum Tata Negara: Pemilihan Ketua RT Jauh Lebih Demokratis Ketimbang Pilpres

Zainal Arifin Mochtar menyebut dalam tanda kutip, pelaksanaan pemilihan ketua RT jauh lebih demokratis ketimbang pemilihan presiden (pilpres).

Tribunnews.com/Taufik Ismail
Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menyebut dalam tanda kutip, pelaksanaan pemilihan Ketua RT jauh lebih demokratis ketimbang Pemilihan Presiden (pilpres).

Sebab saat pemilihan ketua RT, pemilih yang merupakan masyarakat RT tersebut tahu pasti bagaimana keseharian para calon secara langsung.

Pemilih mengetahui calon yang akan dipilihnya bukan lewat pihak kedua atau ketiga, tapi melihat dan mengetahui sikap yang bersangkutan secara langsung.

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi 'Wacana Penundaan Pemilu 2024: Tanda Menguatnya Inkonstitusional Demokrasi dan Politik Identitas', Sabtu (23/4/2022).

"Dalam tanda kutip pemilihan ketua RT itu biasanya lebih demokratis dibanding pilpres. Karena anda lihat langsung orangnya, anda tahu dia bayar iuran sampah atau nggak, anda tahu memukul anaknya atau nggak," kata Zainal.

"Kualitasnya anda tahu langsung, berbeda dengan secondhand yang jauh," lanjutnya.

Sementara pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada merupakan demokrasi berjarak atau secondhand, di mana pemilih tidak melihat dan mengetahui langsung sosok calon pemimpinnya.

Baca juga: Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 14 Juni, KPU Matangkan Sejumlah Draf PKPU

Mereka mengetahui calonnya berdasarkan preferensi yang sebelumnya telah digambarkan atau dibentuk oleh demokrasi berjarak.

"Akhirnya orang terpaksa mengambil preferensi - preferensi yang digambarkan oleh secondhand reality," ucapnya.

Pada akhirnya kata dosen Fakultas Hukum UGM ini, pemilih akan punya persepsi dan mementingkan sisi emosional yang dibentuk dari preferensi terhadap sosok tersebut.

Sehingga penilaian calon pemimpin yang seharusnya berdasarkan kapasitas maupun meritnya sudah tercerabut dari pemilih.

"Akhirnya orang tercerabut dari keaslian demokrasi yang harusnya menilai orang secara meritnya, kapasitasnya. Akhirnya mau dia nyakitin perempuan misalnya, mau dia pelanggar HAM, karena dia punya rasa nasionalisme yang sama, saya pilih dia. Nah itu yang mengubah konstelasi," kata Zainal.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved