Mendagri Berencana Buat Rapat Kerja Khusus Bersama Komisi II DPR Bahas Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku ingin membahas mengenai Penjabat (Pj) dalam forum yang resmi.

Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku ingin membahas mengenai Penjabat (Pj) dalam forum yang resmi.

Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membuat rapat khusus membahas secara lengkap mengenai Pj.

Itu disampaikannya di sela-sela rapat kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagru) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).

“Mengenai masalah Pj ini, saya ingin membahasnya dalam forum yang resmi, seperti di DPR,” kata Tito Karnavian kepada wartawan.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong DKPP Ikut Bangun Peradaban Bernegara

“Saya lebih senang nanti koordinasi dengan Komisi II, udah nanti buat aja acara khusus, rapat kerja mengenai Pj, mulai dari kewenangangannya, aturannya, mekanisme penunjukkannya,” sambung dia.

Namun Tito belum menjelaskan lebih lanjut perihal kapan rapat kerja atau forum tersebut bakal diselenggarkan. Kendati demikian, Tito mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI.

Tito menjelaskan alasan dirinya ingin membahas Pj dalam sebuah forum resmi atau rapat kerja.

Mantan Kapolri ini bilang, dirinya telah menjelaskan beberapa kali pada sejumlah kesempatan. Namun, kata dia, informasi yang diberikan cenderung tidak lengkap.

“Teman-teman mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman media, yang ngambil (informasi) sepotong. padahal itu perlu penjelasan secara detail,” katanya.

Mendagri menambahkan aturan mengenai Pj ini sudah banyak dibaca. Bahkan beberapa menteri hingga Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah menyampaikan pendapat.

“Menkopolhukam sudah menyampaokan pendapat, Menpan RB sudah menyampaikan pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah menyampaikan pendapat, kemudiam dari MK juga juru bicaranya sudah mendapatkan pendapat. Kita sudsh konfirmasi langsung,” tuturnya.

“Kemudian saya juga sudah menyampaikan pemdapat waktu di Manado, tapi yang keluar beritanya beda lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Mendagri enggan menjawab perihal adanya Penjabat yang mundur setelah dilantik. Alasannya pun sama, dia ingin pembahasan tersebut dilakukan dalam sebuah forum resmi.

“Saya bukannya ga mau jawab. Saya ingin menjawab (secara) komprehensif. Karena itu saya harus menguraikan aturan-aturannya,” ucap Tito.

“Saya lagi ingin menjelaskan itu dalam forum yang komprehensif, di mana saya diberikan kesempatan dan yang di forum itu orang yang mengerti tentang aturan, baru saya ok,” lanjutnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved