Luhut Buka Suara soal Dirinya Dianggap Menteri Segalanya: Saya Tahu Diri, Saya Tidak Muda Lagi

 TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara soal dirinya dianggap sebagai menteri segalanya.

Luhut bahkan menggaris bawahi pernyataannya itu tidak benar adanya.

Ia mengaku hanya melakukan tugas yang diperintahkan Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Luhut ketika sedang melakukan pertemuan dengan DPR RI.

"Saya ingin garis bawahi, Pak. Saya dikira ngurusin semua (masalah negara), itu tidak, Pak."

"Saya ngurusin semua yang di bidang saya, dan apa yang diperintahkan Presiden, saya ulangi, yang diperintahkan Presiden," tegas Luhut, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (10/6/2022)

Luhut juga mengatakan bahwa dirinya tidak muda lagi.

Baca juga: Saat Anggota DPR Kritik Luhut Karena Kurang Senyum

"Saya ini juga bukan muda lagi, saya sudah 75 tahun, jadi saya tahu diri."

"Tapi kalau (perintah Presiden itu) bisa saya kerjain, ya saya kerjain."

"Saya hanya melaksanakan perintah Presiden saja, (mengenai alasan) kenapa Presiden memerintahkan hal itu, ya tanya saja pada Presiden," jelas Luhut.

Apabila ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dari kebijakannya, alih-alih menyerang, Luhut malah meminta anggota DPR untuk menghubunginya langsung.

"Ya kadang ada temen-temen bapak ibu juga yang kritik saya, nembak saya tapi nggak tahu masalahnya, kalau boleh lain kali telepon saya saja langsung."

"Jadi, mohon maaf Bapak, Ibu, jangan nyari popularitas dengan cara nyerang saya Pak, saya ini hanya pelaksana saja, Pak," lanjut Luhut.

Baca juga: Soal Status Endemi Covid-19, Luhut: Tunggu 2 Bulan Lagi, Berharap Jadi Hadiah 17 Agustus

Soal Ikut Tangani Migor

Pada kesempatan sebelumnya, Luhut juga pernah memberikan klarifikasi terhadap tugas-tugas baru yang diembannya.

Terlebih kabar terakhir soal penunjukkannya dalam mengurai masalah minyak goreng.

Menurut Luhut, tidak penting siapa yang akan membantu menyelesaikan permasalahan minyak goreng.

Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana masalah tersebut dapat segera terpecahkan.

Yaitu agar pasokan dan harga minyak goreng dapat kembali normal.

Tujuannya, agar rakyat dan negara dapat segera keluar dari masalah yang berkepanjangan ini.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Naik, Luhut: Pemerintah Tidak Ingin Buru-buru Tetapkan Endemi

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin."

"Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres."

"Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," jawab Luhut, Kamis (26/5/2022), dikutip dari Kompas.com.

Tugas Luhut

Mengutip Kompas.com, pada Pasal 2 Perpres disebutkan bahwa Kemenko Marves bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Tugasnya untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional termasuk penugasan presiden.

Terdapat tujuh kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves, berikut instansi yang berada di bawah koordinasi Luhut sebagai Menko Marves menurut Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2019:

Baca juga: Soal Status Endemi Covid-19, Luhut: Tunggu 2 Bulan Lagi, Berharap Jadi Hadiah 17 Agustus

a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

e. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

f. Badan Koordinasi Penanaman Modal;

g. dan Instansi lain yang dianggap perlu.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)