Pemerintah akan Berikan Insentif Bagi Swasta yang akan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (13/6/2022).

Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan bahwa rapat tersebut membahas mengenai percepatan pembangunan IKN.

“Salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong kebijakan itu adalah sektor pembiayaan,” kata Suharso.

Dalam masalah pembiayaan, sebisa mungkin kata Suharso tidak mengganggu APBN. Kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik.

“Nah itu pertama yang diputuskan jadi kita ingin memberikan peluang itu seluas-luasnya,” katanya.

Selain itu dalam masalah pembiayaan kata Suharso pemerintah sedang merumuskan insentif dan disentif bagi swasta. Ia berharap rumusan tersebut rampung dalam dua pekan kedepan.

“Apa saja yang kita siapkan untuk itu baik itu menyangkut insentif fiskal maupun insentif non fiskal,” tuturnya.

Selain pembiayaan, masalah lahan juga dibahas dalam rapat. pemerintah akan mengatur sertifikasi tanah baik itu hak guna bangunan maupun hak milik.

Sehingga kata dia masyarakat bisa memiliki hunian di IKN.

“Sehingga masyarakat luas juga bisa memiliki rumah, bisa memiliki properti rumah, tetapi untuk menyangkut misalnya kegiatan-kegiatan komersial usaha, tentu saja hampir di seluruh dunia tidak berlaku yang namanya sertifikat hak milik,” pungkasnya.